RSS

Status: Tidak Kawin

16 May

Indonesia memang memberi seribu inspirasi. Sebagai seorang pengamat kehidupan yang dibayar profesional, saya selalu ingin menuang kisah mengenai negara kita tercinta di blog ini. Daripada hanya sekadar menjadi obrolan di warung kopi. Kali ini obrolan kita mengenai KTP alias Kartu Tanda Penduduk.

Bulan lalu, saya mendadak pulang kampung karena secarik kertas fotokopian dengan lambang burung Garuda. Pihak Kecamatan memanggil warganya untuk mengurus e-KTP. Sebenarnya, saya sudah tahu bakal mendapatkan surat undangan itu. Sebab, di Jakarta, kawan-kawan saya sudah ramai bercerita mengenai e-KTP. Mulai dari soal antrean, cap jempol sepuluh jari, hingga pindai kornea. Hanya bedanya, di ibukota pengurusan e-KTP dipusatkan di kantor Kelurahan, sementara di kota kelahiran saya dilakukan di kantor Kecamatan. Sisanya, sama.

Ada masanya, saya memiliki lebih dari satu KTP. Satu KTP dikeluarkan dari kota kelahiran. Sisanya, nembak. Waktu itu, saya membayar Rp150.000 untuk membuat KTP Jakarta. Cukup mengisi form, serahkan foto 2×3, kasih duit, tanpa perlu menginjakkan kaki di kantor Kelurahan, dua minggu kemudian saya sudah mendapatkan kartu berwarna biru itu.

Alasan saya punya KTP ganda waktu itu bisa dibilang tolol, saya takut kejaring operasi Yustisi. Tapi, kemudian saya mikir lagi, saya kan perantau bermodal keahlian dan punya ijasah dari universitas favorit. Jadi, buat apa saya memperkaya oknum pemerintah demi punya kartu identitas baru? Toh, saya bukan tipikal perantau yang memanggul kardus dan plonga-plongo saat turun dari bus.

Apapun itu, kini saya sudah tobat. KTP hasil nembak itu saya biarkan mati. Saya mau jadi WNI yang baik dengan satu identitas. Saya nggak rela didenda Rp10 juta karena punya kartu identitas ganda. Dan akhirnya, saya memilih untuk tetap memegang KTP yang dikeluarkan pemerintah kota kelahiran saya.

Dengan adanya banyak orang ber-KTP ganda, saya jadi berpikir, benarkah Indonesia memiliki 240 juta penduduk? Aslinya lebih banyak atau lebih sedikit? Ah, biarkan saja, itu bukan urusan saya. Ada orang-orang yang khusus bekerja dan dibayar untuk menghitung jumlah kepala di negeri ini.

Identitas tunggal. Sebenarnya, itu inti dari sebuah administrasi kependudukan. Institusi di negeri ini selalu membutuhkan foto kopi KTP untuk semua urusan. Bagus sih, tapi kadang butuh KTP wilayah setempat untuk mendapatkan layanan setempat. Untuk membuat rekening tabungan misalnya, harus punya KTP wilayah itu, kalau tidak, nanti setiap kali menabung harus ada uang administrasi tertentu. Beli rumah atau mobil dengan plat nomor kota tempat si perantau tinggal, butuh KTP yang dikeluarkan pemkot setempat. Peraturan yang aneh. Tapi, itu dulu. Sekarang sih sudah mulai berubah.

Selain soal aturan konyol di atas, saya ingin mengkritisi soal kolom alamat, agama, dan status pernikahan. Beberapa tahun lalu saya sempat melihat KTP seorang kawan berkewarganegaraan asing. Di KTP-nya saya melihat ada beberapa alamat rumahnya. Dia bilang, pemerintah negaranya memberikan tiga kolom alamat. Satu alamat tercetak rapi, dua alternatif lainnya bisa diisi di kemudian hari. Sepertinya menyenangkan.

Ide ini memudahkan semua pihak. Pemerintah bisa mendapatkan alamat warganya. Kaum perantau dan para kontraktor (baca: hobi pindah rumah kontrakan) tak perlu bikin KTP ganda atau KIPEM bila ia bermukim dan membeli properti di wilayah/kota lain. Sama-sama menguntungkan toh?. Bagi yang belum tahu, KIPEM itu akronim dari Kartu Identitas Penduduk Musiman. (Btw, sekarang lagi musim kedondong atau musim rambutan?)

Sementara itu, untuk kolom agama, saya nggak mau komen macam-macam. Nanti dikira SARA. Yang pasti, sekarang sudah banyak kawan yang berjuang untuk menghilangkan kolom agama di KTP. Di negeri majemuk ini, mudah sekali oknum penduduk melakukan sweeping dan melakukan kekerasan kepada pihak lain hanya karena nama agama yang tertera di kolom itu.

Sebenarnya, menurut saya, yang wajib diisi itu kolom golongan darah, bukan kolom agama. Jikalau ada kejadian buruk, kecelakaan, misalnya, dan seseorang membutuhkan pertolongan pertama berbentuk transfusi darah, akan lebih mudah mengetahui golongan darahnya dari KTP. Tapi, bisa jadi juga, kolom agama itu memudahkan seseorang yang tertimpa kejadian buruk bisa didoakan menurut agama dan kepercayaan yang tertera di selembar kartu itu. Pemerintah kita memang baik..

Nah, ini kolom yang membuat saya jengkel setengah modar: status pernikahan. Di KTP Indonesia pilihan status pernikahan adalah KAWIN dan TIDAK KAWIN. Aduh. Kalau saya belum kawin bukan berarti saya tidak akan kawin atau tidak mau kawin. Ini benar-benar diskriminasi yang menohok tepat di jantung sasaran!

 
Leave a comment

Posted by on May 16, 2012 in Random Thought

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: